Ilmu Sosial Dasar – Pemilu Sebagai Pemersatu Bangsa

Nama : Sarah Aisyah Fitria

Kelas : 2SA01

NPM : 16612834

Topik : Pemilu Sebagai Pemersatu Bangsa

 

Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen.

Definisi Sistem Pemilihan Umum

Sebelum dilakukan kajian lebih jauh seputar sistem pemilihan umum, ada baiknya kita telusuri definisi dari sistem pemilihan umum dari sejumlah ahli. Definisi-definisi tersebut akan mengantar kita kepada definisi operasional sistem pemilihan umum yang digunakan dalam tulisan ini.

Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah “…. segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih.” Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah “… cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.”

Definisi lain diberikan oleh Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari California Institute of Technology. Menurut mereka, yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum adalah “… menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.”

Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, dapat ditarik konsep-konsep dasar sistem pemilihan umum seperti:

Transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai politik. Sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan konsep-konsep dasar tersebut.

Pertimbangan Sistem Pemilihan Umum

Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit di kalangan partai politik.

Namun, apapun dasar pertimbangannya, sistem pemilihan umum yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini yang membimbing pemerintah dan partai politik guna menetapkan sistem pemilihan umum yang akan dipakai. Donald L. Horowitz menyatakan pemilihan sistem pemilihan umum harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

  1. Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara
  2. Akuntabilitasnya bagi Konstituen (Pemilih)
  3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan
  4. Menghasilkan pemenang mayoritas
  5. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama
  6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik

Pertimbangan yang diberikan Horowitz menekankan pada aspek hasil dari suatu pemilihan umum. Hal yang menarik adalah, sistem pemilu yang baik mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama serta minoritas dapat duduk di jabatan publik. Ini sangat penting di negara-negara multi etnis dan multi agama. Terkadang, minoritas agak terabaikan dan konflik antaretnis/antaragama muncul. Dengan sistem pemilu yang baik, kondisi ini dapat diredam menjadi kesepakatan antarpimpinan politik di tingkat parlemen. Konflik, sebab itu, dibatasi hanya di tingkat parlemen agar tidak menyebar di tingkat horizontal (masyarakat).

Pertimbangan lain dalam memilih sistem pemilihan umum juga diajukan Andrew Reynold, et.al. Menurut mereka, hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih sistem pemilihan umum adalah:

  1. Perhatian pada Representasi. Representasi (keterwakilan) yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi partai politik (sistem kepartaian), dan wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih mereka.
  2. Membuat Pemilu Mudah Digunakan dan Bermakna. Pemilu adalah proses yang “mahal” baik secara ekonomi (biaya cetak surat suara, anggaran untuk parpol yang diberikan pemerintay) maupun politik (konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam serta disabel (buta warna, tunanetra, tunadaksa).
  3. Memungkinkan Perdamaian. Masyarakat pemilih punya latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu.
  4. Memfasilitasi Pemerintahan yang Efektif dan Stabil. Sistem pemilu mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua pihak, efektif dalam membuat kebijakan.
  5. Pemerintah yang Terpilih Akuntabel. Sistem pemilu yang baik mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel.
  6. Pemilih Mampu Mengawasi Wakil Terpilih. Sistem pemilu yang baik memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya.
  7. Mendorong Partai Politik Bekerja Lebih Baik. Sistem pemilu yang baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memperhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya.
  8. Mempromosikan Oposisi Legislatif. Sistem pemilu yang baik mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai bentuk pengawasan DPR atas pemerintah.
  9. Mampu Membuat Proses Pemilu Berkesinambungan. Sistem pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan memungkinkan pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih para pemimpin.
  10. Memperhatikan Standar Internasional. Standar internasional ini misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi, dan globalisasi ekonomi.

Pertimbangan pemilihan jenis sistem pemilu, baik dari Donald L. Horowitz maupun Andrew Reynolds, et.al. hanya dapat terjadi di suatu negara yang demokratis. Artinya, pertimbangan sistem pemilu didasarkan pada seberapa besar suara warganegara terwakili di parlemen, sehingga kebijakan negara yang dibuat benar-benar ditujukan untuk itu. Di negara dengan sistem politik Otoritarian Kontemporer, Kediktatoran Militer, dan Komunis, pertimbangan-pertimbangan di atas bukanlah prioritas atau bahkan Pemilu itu sendiri tidak ada.

 

Sistem Pemilihan Umum

Berdasarkan daftar peserta partai politik,sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu:

  1. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik
  2. sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama di mana tokoh-tokoh tersbut bisa bermasalah di depan publik.

Berdasarkan perhitungan,sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu

  1. sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
  2.  Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
  3. Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
  4. Suara blok (Block Vote/BV)
  5. Sistem putaran dua (Two Round System/TRS)

sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:

  1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
  2. Sistem paralel (Parallel system)
  3. Suara terbatas (Limited vote)
  4. Suara kumulatif (Cumulative vote)

Sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:

  1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
  2. Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)

Kemudian yang terakhir yaitu daftar partai (Party-list),terdiri dari :

  1. Daftar terbuka (Open-list)
  2. Daftar tertutup (Close-list)
  3. Daftar lokal (Local-list)
  4. Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

 

Pemilihan Umum Sebagai Pemersatu Bangsa

            Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk melakukan penyegaran pemerintahan seperti pemilihan pemimpin suatu negara,negara bagian,serta anggota legislatif,dapat juga disebut pesta demokrasi karena semua yang turut serta dapat menyuarakan pendapatnya,bahkan menjadi wakil  yang nantinya akan dipilih.

Pemilihan umum,atau dapat disingkat pemilu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1987 hingga sekarang sebanyak 10 kali,dan indonesia akan mengadakan lagi pemilu di tahun 2014 untuk menentukan anggota legislatif,calon presiden dan juga calon wakil presiden.

Sebagai pesta demokrasi yang terbesar diindonesia,ini merupakan ajang  5 tahunan dimana semua lapisan masyarakat berada disatu tempat,memilih calon yang nantinya akan menduduki kursi pemerintahan.disini membuktikan bahwa pemilu sendiri merupakan sarana dimana semua kalangan masyarakat berkumpul tanpa memandang usia,jabatan maupun kedudukan,dikarenakan semua memiliki hak untuk memilih siapapun tanpa paksaan dari siapapun.

Indonesia,sebagai negara yang memiliki banyak sekali ragam suku dan bangsa,cukup banyak cara untuk mempersatukan perbedaan diantara mereka,seperti saat mereka beribadah bersama,melakukan upacara bendera dan sebagainya.sama halnya dengan pemilu,hanya saja dengan skala yang lebih besar tanpa memandang usia,ras,agama,suku,bahkan warna kulit.semua mempunyai hak yang sama untuk memilih siapa yang mereka inginkan untuk duduk dikursi pemerintahan.Hal ini lah yang memang dibutuhkan indonesia yang memilik keragaman suku dan bangsa,suatu ajang atau kegiatan dimana semua memiliki kedudukan yang sama,hak yang sama seperti pemilu ditengah krisis nasionalisme yang melanda akhir-akhir ini.

Pemilu memang dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa,dikarenakan disaat pemilu dimana semua orang berkumpul dengan kedudukan yang sama.dan juga siapapun juga berhak untuk dipilih maupun memilih asalkan sudah memenuhi syarat.semoga tak hanya saat pemilu indonesia berkumpul bersama melupakan perbedaaan masing-masing,diharapkan dengan adanya pemilu,semua dapat saling mengerti satu sama lain dan saling menghargai pendapat walaupun berbeda,pada akhirnya tujuan pemilu adalah menjadikan indonesia menjadi kesatuan yang utuh walau berbeda-beda,seperti slogannya “bhinneka tunggal ika”.

Sumber :

http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/pemilihan-umum.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s